Pekerjaan Rumah Bagi Sang Pemimpin Kalbar

Berita Pontianak - Pesta demokrasi lima tahunan berupa pemilihan kepala daerah kembali dirayakan masyarakat Kalimantan Barat.

Kali ini, merupakan yang kedua kalinya masyarakat di Kalbar memilih secara langsung pemimpinnya untuk lima tahun mendatang.

Pada pemilihan kepala daerah lima tahun silam, pasangan Cornelis - Christiandy Sanjaya mendapat suara terbanyak yakni 930.679 (43,67 persen).

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini, unggul dari pentahana Usman Jafar - LH Kadir, Oesman Sapta - Ignatius Lyong, dan M Akil Mochtar - AR Mecer.

Berita Pontianak. Lima tahun berlalu, pemilihan pun harus kembali dilakukan. Tahun ini, ada empat pasangan yang maju, yakni sesuai nomor urut, Cornelis - Christiandy Sanjaya, Armyn Ali Anyang - Fathan A Rasyid, Morkes Effendi - Burhanuddin A Rasyid, dan Abang Tambul Husin - Barnabas Simin.

Pemungutan suara, sesuai jadwal yang diberikan KPU Provinsi Kalbar, pada 20 September.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ahmad Rabiul Muzammil mengajak seluruh masyarakat Kalbar yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya saat hari H pencoblosan.

"Masyarakat di Puring Kencana (Kabupaten Sintang) hingga Camar Bulan (Kabupaten Sambas), diharapkan ikut memilih gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang akan memimpin daerah ini," katanya.

Jumlah pemilih terdaftar di Pilgub Kalbar sebanyak 3.377.685 orang. Sedangkan untuk jumlah tempat pemungutan suara, secara keseluruhan mencapai 11.009 unit.

Jumlah pemilih terdaftar untuk pria sebanyak 1.724.329 orang, perempuan 1.653.356 orang.


Pekerjaan Rumah

Guru Besar Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof DR Eddy Suratman mengatakan siapapun yang menjadi pemimpin Kalbar mendatang, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

"Diantaranya mempercepat pembangunan infrastruktur. Karena, infrastruktur punya peran sangat penting dalam memajukan perekonomian di Kalbar," kata Eddy Suratman.

Selain itu, katanya, reformasi birokrasi dengan menjalankan "good and clean goverment".

Menurut dia, reformasi birokrasi yang kerap digaungkan harus diimbangi dengan pembuktian serta peningkatan pelayanan kepada publik.

"Yang tidak kalah penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini ditunjukkan dengan naiknya peringkat indeks pembangunan manusia, melalui perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan," katanya menegaskan.

Saat ini, untuk IPM, Kalbar menempati peringkat ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Alexius Akim mengakui peringkat tersebut. Namun, secara kualitas ada perubahan. "Ada perubahan, kenaikan hingga tiga digit dari poin awal sejak tiga tahun terakhir. Artinya, daerah lain juga bergerak untuk menaikkan itu," kata Akim.

Sedangkan Eddy Suratman yakin, kalau diterapkan dan direalisasikan, maka investasi akan masuk ke Kalbar.

Kemudian, daya saing daerah terus meningkat, lapangan kerja tersedia, dan orang miskin berkurang.

"Ujung-ujungnya, sesuai dengan tujuan pembangunan yakni menyejahterakan masyarakat, dapat tercapai," kata Eddy Suratman.

Sementara peneliti senior LIPI, R Siti Zuhro mengingatkan masih rendahnya akses air bersih untuk rumah tangga di Kalbar, yakni sekitar 15 persen.

Wakil Presiden Boediono saat berkunjung ke Kalbar beberapa waktu lalu juga mengungkapkan hal serupa.

Wapres berharap ada percepatan dan pemerintah pusat siap untuk mendukung.


Sumber Daya Alam

Manajer WWF Indonesia Proyek Kalimantan Barat, Hermayani Putra meminta agar gubernur, siapaun nantinya yang terpilih, lebih kreatif dalam mengembangkan daerah ini.

"Kalimantan Barat butuh cara pandang baru dalam mengelola sumber daya alam," kata Hermayani.

Selain itu, gubernur terpilih, harus mampu menyeimbangkan antara pembangunan dengan pelestarian lingkungan hidup dalam posisi yang lebih setara.

"Saat ini, sudah tidak relevan lagi membuat keduanya, pembangunan dan pelestarian lingkungan, dalam posisi yang berseberangan," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan yang tidak mengindahkan daya dukung lingkungan pasti tidak akan bertahan dan berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama atau panjang.

"Justru yang didapat adalah panen bencana ekologis, yang pada gilirannya akan memperburuk kualitas hidup dan kemanusiaan kita," kata Hermayani Putra menegaskan.

Faisal Riza dari LPS Air mengedepankan pentingnya program 100 hari bagi gubernur terpilih.

"Selesaikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah," kata Faisal Riza.

Kemudian, segera membentuk Komisi Informasi Publik untuk mendukung terwujudnya transparansi informasi serta hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pembangunan.

Selain itu, membuat pakta integritas saat merekrut kepala dinas di seluruh satuan kerja perangkat daerah.


Perubahan

Meski pekerjaan rumah menghadang gubernur terpilih, namun Eddy Suratman mengakui kondisi ekonomi Kalbar tidaklah buruk.

"Ada perubahan-perubahan, seperti kenaikan pendapatan asli daerah," kata pria kelahiran Sumatera Utara itu.

Berdasarkan data Pemprov Kalbar, anggaran daerah terus menunjukkan peningkatan.

Saat ini, angkanya menembus level tiga triliun rupiah, jauh dibanding lima tahun silam.

Sejumlah proyek skala besar juga siap diluncurkan seperti Jembatan Tayan yang nilainya sekitar Rp800 miliar, jalan paralel perbatasan, pembangkit listrik ratusan mega watt, pelabuhan internasional.

Semua itu, siapapun gubernur yang terpilih, harus mengawal agar cepat terwujud demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Sorak sorai dan relung keakraban pendukung keempat calon saat debat kandidat di Aston Hotel Pontianak, Kamis (13/9) malam, masih terngiang jelas di telinga.

Semangat untuk menjaga pilkada secara damai, dan benar-benar menjadi sebuah pesta demokrasi bagi rakyat. Dan semua kandidat tentu sepakat, tanpa jaminan keamanan, keinginan itu sulit terwujud.

Seperti ajakan presenter cantik yang memandu acara debat kandidat, Aviani Malik, "tunjukkan Kalbar mampu mewujudkan pesta demokrasi, pesta yang sesungguhnya bagi rakyat". By Berita Pontianak

antarakalbar-teguh