108 PNS di Kapuas Hulu Bakal Pensiun
Putussibau (Antara Kalbar) - Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Hendri mengatakan tahun ini
sebanyak 108 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah
setempat bakal pensiun, empat diantaranya merupakan pejabat Eselon II.
Keempat pejabat Eselon II tersebut yaitu, Suparman menjabat Kepala BKD Kapuas Hulu, Syaparuddin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mukhlis sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, kemudian Marcellus Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
"Rata-rata kebanyakan yang pensiun itu guru, dan ini menjadi persoalan didaerah kita karena memang kita masih sangat kekurangan guru, sedangkan sampai saat ini belum ada pengangkatan bahkan kalau sesuai edaran Menpan tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga honor," jelasnya saat ditemui, Jumat pagi.
Menurutnya, larangan untuk mengangkat tenaga honorer mesti dikaji ulang, apalagi untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah perbatasan yang masih sangat kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan.
"Memang untuk saat ini masing-masing SKPD mengambil kebijakan mengangkat honor sesuai kebutuhan termasuk juga pihak sekolah, dan saya rasa ini terjadi bukan hanya di Kapuas Hulu, di daerah lain juga seperti itu, tetapi dalam pengangkatan honor ya, harus selektif," ujar dia.
Terkait pengangkatan tenaga honorer, Hendri berharap untuk daerah perbatasan seperti Kapuas Hulu ada perlakuan khusus. "Dan ini akan terus kita perjuangkan ke Pemerintah Pusat," kata dia.
Keempat pejabat Eselon II tersebut yaitu, Suparman menjabat Kepala BKD Kapuas Hulu, Syaparuddin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mukhlis sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, kemudian Marcellus Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
"Rata-rata kebanyakan yang pensiun itu guru, dan ini menjadi persoalan didaerah kita karena memang kita masih sangat kekurangan guru, sedangkan sampai saat ini belum ada pengangkatan bahkan kalau sesuai edaran Menpan tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga honor," jelasnya saat ditemui, Jumat pagi.
Menurutnya, larangan untuk mengangkat tenaga honorer mesti dikaji ulang, apalagi untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah perbatasan yang masih sangat kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan.
"Memang untuk saat ini masing-masing SKPD mengambil kebijakan mengangkat honor sesuai kebutuhan termasuk juga pihak sekolah, dan saya rasa ini terjadi bukan hanya di Kapuas Hulu, di daerah lain juga seperti itu, tetapi dalam pengangkatan honor ya, harus selektif," ujar dia.
Terkait pengangkatan tenaga honorer, Hendri berharap untuk daerah perbatasan seperti Kapuas Hulu ada perlakuan khusus. "Dan ini akan terus kita perjuangkan ke Pemerintah Pusat," kata dia.
Post a Comment