Dewan Dorong Realisasi APBD Perubahan Melawi

Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - APBD Perubahan Melawi tahun anggaran 2015 akhirnya ditandatangani Pj Bupati dan pimpinan DPRD. Dewan pun mendorong agar APBD bisa segera direalisasikan mengingat di dalamnya terdapat sejumlah anggaran yang sangat urgen seperti dana desa dan dana pilkada.
  
Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin memaparkan, APBD Perubahan tahun 2015, saat ini prosesnya sudah selesai, dan sudah ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD Melawi. Sekarang tinggal dari pihak pemerintah merealisasikannya.
  
"Kami berharap kepada pemerintah supaya secepatnya merealisasikan APBD Perubahan, terutama untuk mengejar target waktu dari pelaksanaan APBD Perubahan yang sekarang sudah mendekati akhir tahun  anggaran," ungkapnya.
    Menurut Tajudin, dalam APBD Perubahan tersebut memang ada beberapa anggaran yang urgen, diantaranya seperti dana desa. Karena itu dia berharap kepada pemerintah supaya segera merealisasikan dana desa yang memang sudah lama ditunggu oleh para Kepala Desa se-Kabupaten Melawi.
  
"Saya juga menghimbau kepada para kepala desa supaya mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses pencairan dana tersebut," ujarnya. Pemerintah, ucap Tajudin, juga mesti mendorong percepatan proses pencairan dana untuk penyelenggaraan Pilkada Melawi tahun 2015.  Sehingga semua tahapan-tahapan Pilkada bisa berjalan dengan lancar demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang.
  
"Kami yakin dengan waktu yang masih kurang lebih dua bulan, semua kegiatan pada APBD Perubahan bisa dilaksanakan semua," tuturnya. Sementara itu, Sekda Melawi Ivo Titus Mulyono mengungkapkan untuk pencairan dana desa, ia sudah menanyakan langsung kepada kepala BPMPD. Informasinya BPMPD kini masih melakukan verifikasi bersama camat untuk mengetahui desa mana saja yang sudah siap untuk melakukan pencairan.
   
"Sudah dua minggu ini malah APBD P kita siap. Untuk dana desa kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi desa itu," katanya. Ivo juga mengungkapkan, tidak ada pengurangan terkait dana pilkada yang dianggarkan melalui APBD perubahan.
 
Sekarang dana pilkada tersebut masih dalam proses pencairannya, baik KPU, Panwas, termasuk aparat keamanan seperti Polisi dan TNI. "KPU ditambah Rp8 miliar, Panwas nambah Rp2 miliar, Polres nambah Rp1,1 miliar dan TNI tambah Rp700 juta," terangnya.
  
Sekda juga mengimbau kepada instansi, khususnya yang mengelola proyek fisik untuk segera merealisasikan pekerjaan di lapangan. Apalagi saat ini juga sudah mendekati akhir tahun anggaran, diharapkan instansi segera menindaklanjuti realisasi APBD P.